EUNIKEs


BE GRATEFUL, STAY POSITIVE!

MENGUKUHKAN INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA

Peran “Algojo” Maritim Indonesia

            Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah laut adalah 64,97% dari total wilayah Indonesia. Sejak zaman Kerajaan Sriwijaya, Indonesia sudah terkenal sebagai negara maritim dimana kekuatan terbesar dari bangsa ini adalah dalam bidang kelautannya. Dari data UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) tahun 1982, wilayah laut Indonesia terdiri dari:

1. Luas Laut Teritorial = 284.210,90 km2

2. Luas Zona Ekonomi Eksklusif = 2.981.211,00 km2

3. Luas Laut 12 mil = 279.322,00 km2                                

dari data dan sedikit sejarah Indonesia ini dapat kita simpulkan bahwa seharusnya pemerintah lebih peduli terhadap kondisi kelautan Indonesia, karena keamanan laut di Indonesia menjadi pilar utama yang harus diperkokoh agar negara-negara asing tidak semena-mena melakukan kegiatan ilegal di wilayah perairan Indonesia. Batas-batas wilayah dan peraturan yang berlaku di laut Indonesia harusnya disuarakan agar dunia tahu bahwa meskipun Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas, tetapi Indonesia juga akan memberikan sanksi yang tegas bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut.

            Letak Indonesia yang sangat strategis menjadikan Indonesia sebagai jalur dagang sejak zaman kerajaan di Indonesia. Rupanya fenomena tersebut tidak hanya terjadi dalam sejarah Indonesia, pemerintahan masa ini juga melihat hal yang sama dari potensi letak geografis Indonesia. Hal ini membuat pemerintah ingin mengukuhkan Indonesia sebagai poros maritim. Tentu saja hal ini membawa dampak positif maupun negatif dan harus mau diterima oleh Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia harus bisa memikirkan cara agar dapat meminimalisasi dampak negatif tersebut sehingga pemikiran untuk mengukuhkan Indonesia menjadi poros maritim tidak menjadi boomerang bagi Indonesia.

            Kalau kita lihat dari segi positif maka Indonesia akan dilewati oleh kapal-kapal dari berbagai negara, ini akan membuat jalur perdagangan Indonesia akan menjadi padat, sehingga Indonesia mendapat devisa negara dari kasus ini. Tetapi ini juga berarti akan terjadi penyelewengan dari tujuan utama Indonesia sebagai poros maritim, misalnya saja terjadi perdagangan obat-obatan terlarang. Juga untuk batas-batas wilayah perairan Indonesia menjadi tidak jelas jika terlalu dibuka untuk umum.

            Di Indonesia sudah terbentuk badan keamanan, salah satunya adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dibagi menjadi tiga, yaitu TNIAngkatan Udara (TNI AU), TNI Angkatan Darat (TNI AL), dan TNI Angkatan Laut (TNI AL). Pembagian peran dalam TNI ini bertujuan agar tiap divisi dapat menjalankan tugas dan kewajibannya secara maksimal. Tetapi yang terjadi kenyataannya ialah TNI kadang masih kurang dapat bekerja secara maksimal.

            TNI AL memiliki peran, tugas, dan fungsi yang mendukung visi pembangunan nasional (UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI). Dengan kata lain, TNI AL membantu pemerintah untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah laut Indonesia. Sudah terlihat jelas bahwa TNI memang memiliki tugas yang sangat berat dikarenakan oleh luasnya daerah perairan di Indonesia.

            Langkah awal yang seharusnya dipersiapkan oleh pemerintah Indonesia salah satunya bisa dari peningkatan fasilitas atau peralatan yang akan digunakan. Mungkin kebanyakan orang tahu mengapa banyak kasus perdagangan ilegal atau perdagangan obat-obatan terlarang banyak ditemukan di pelabuhan. Ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak keamanan.

            Kita ambil contoh dari negara Rusia. Negara Rusia terkenal dengan angkatan TNI AL terbaik di dunia. Hal ini terjadi karena salah satunya ialah Rusia merupakan negara maju. Alasan lainnya ialah Rusia memiliki fasilitas atau sistem keamanan yang kuat dan para penegak keamanannya bersikap tegas untuk memberikan sanksi pada pelanggarnya.

            Indonesia cenderung kurang tegas dalam memberikan sanksi pada para pelanggarnya sehingga mereka selalu berpendapat bahwa itu adalah hal yang biasa dilakukan. Ini yang sulit untuk diubah dari sistem keamanan di Indonesia. Seharusnya Indonesia lebih tegas lagi dalam memberikan sanksi-sanksi bagi pelanggarnya dengan tidak memandang latar belakang mereka. Alasan lainnya adalah Indonesia masih merupakan negara berkembang sehingga masih sulit untuk Indonesia dalam menciptakan alat-alat yang canggih.

            Peran TNI AL saat ini masih belum bisa menunjukkan hasil yang maksimal terbukti dari banyaknya kasus yang terjadi, seperti adanya tindakan kriminal di laut. Ini terjadi karena masih banyak pengamanan sipil yang masih bekerja sendiri-sendiri di bawah pimpinan suatu lembaga yang menaunginya. Pemerintah harus mengambil sikap tegas dalam menanggapi kasus ini, bisa dengan cara melarang adanya lembaga lain selain TNI AL dan memberi sanksi tegas bila ada yang dengan berani mendirikan badan swasta sendiri, hal ini dilakukan agar TNI AL dapat bekerja dengan maksimal dan kondusif tanpa ada gangguan dari pihak lain.

           Maraknya kasus pencurian ikan yang dilakukan oleh negara asing di Indonesia terjadi karena kurangnya keamanan di wilayah perairan Republik Indonesia. Kasus pencurian ikan semacam ini menjadi terkenal semenjak diangkatnya Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dalam Kabinet Kerja Jokowi. Beliau beserta jajarannya sudah berhasil menangkap 163 kapal ilegal selama tahun 2016. Menteri Susi lebih berani dalam memberi sanksi yang tegas bagi mereka yang melanggar peraturan dan memberi arahan yang jelas untuk TNI AL sehingga mereka tidak bingung dalam mengambil keputusan karena sebenarnya TNI AL juga menjalankan tugasnya sesuai dengan arahan pemerintah Indonesia.

            Kasus lain yang juga terjadi di wilayah perairan Indonesia ialah alat yang digunakan para nelayan masih tidak sesuai dengan standar yang sudah ditentukan pemerintah. Padahal kebijakan ini ditujukan untuk menjaga lingkungan alam pada wilayah laut karena sudah banyak trumbu karang yang hancur karena kesalahan para nelayan dalam menangkap ikan.

            Selanjutnya dari masalah sumber daya manusia dimana jika kita lihat negara-negara lainnya yang mewajibkan para pemudanya untuk mengikuti wajib militer sebagai bekal para generasi muda untuk menjaga keamanan negaranya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Disini terlihat jelas bagaimana mereka memberdayakan pemuda-pemudanya untuk ikut dalam melatih diri demi keamanan negaranya. Sedangkan di Indonesia hal seperti itu tergantung atas hati nurani, maksudnya ialah hanya sebagian yang berminat untuk mendaftar untuk TNI ataupun pelatihan-pelatihan untuk bela negara.

            Jadi bisa kita ambil kesimpulan jika pemerintah ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim maka langkah yang seharusnya diambil pertama kali ialah memperkuat sistem pertahanan dan keamanan Republik Indonesia terutama bagi TNI AL untuk difasilitasi sarana dan prasarana yang mendukung dalam menjalankan aktivitas. Yang kedua ialah bersikap lebih tegas dalam menjalankan tugasnya, baik itu pemerintah ataupun TNI AL. Dengan sistem pertahanan dan keamanan yang kuat dan terjamin maka Indonesia bisa meminimalisasi kasus kriminal yang terjadi di laut atau bahkan menumpas habis permasalahan yang terjadi.

            Tidak hanya peran dari pemerintah dan para penegak keamanan di Indonesia saja yang bertugas untuk menjaga negara, tetapi juga dukungan dan peran aktif masyarakat untuk membantu para “algojo” maritim Indonesia sehingga cita-cita pembangunan nasional bisa terwujud.

 

www.unair.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

http://www.berjubel.net/berapa-luas-sebenarnya-wilayah-laut-indonesia/

http://maritimnews.com/diferensiasi-kebijakan-maritim-indonesia-dan-peran-tni-al/

 

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :